APAKAH PERAN & FUNGSI LEMASA DI TANAH ADAT AMUNGSA ??

SEBAGAI CATAN UNTUK KITA SAMA-SAMA MENGETAHUI TENTANG PELAKSANAAN LEMASA DENGAN PEMERINTAH DAERAH MIMIKA KARENA DUA LEMABAGA INI MEMPUNYAI SUPERMASI HUKUM YANG SAMA.

                                                      OLEH
                                           JERBEAM AMOKO

Pada 1994 Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) didirikan. Tom Beanal sang pemimpin ingin membangun jembatan politik dan budaya agar eksistensi Amungme sebagai ‘manusia’ diakui. Agar Amungme mampu bersatu dan memperjuangkan hak-haknya di dalam berhadapan dengan kekuatan raksasa PT Freeport Indonesia, represi aparat ABRI (militer) dan tekanan halus migrasi dari dalam maupun dari luar kawasan Papua...
Visi yang terbuka dan inklusif, membuat LEMASA berhasil tumbuh kuat hingga sekitar 1998-99 dengan kerjasama WALHI, YLBHI, ELSAM dan LSM Jakarta dan Jayapura lainnya. LEMASA melahirkan tokoh-tokoh muda seperti Yopi Kilangin, Benny Tsenawatme (alm.), Bosco Pogolamun, Paulus Kanongopme (alm.), Yohanes Pinimet, Yohanes Deikme, Thomas Uanmang, Mus Pigai dan lain lain. Kegiatan adat di tingkat kampung (nol naisorei) bergerak antusias. Inisiatif kredit mikro dan kios-kios kecil mulai tumbuh. Tambang galian C dikuasai. LEMASA hadir sebagai mediator konflik yang efektif. LEMASA hadir sebagai payung yang berwibawa bagi Amungme dan suku-suku lain. LEMASA memulihkan harga diri Amungme...
Berkat LEMASA, pelanggaran HAM Tembagapura 1994-1995 terpublikasi.  Pada 1997 Bosco dan Paulus dari LEMASA pula yang pergi ke Bela dan Alama membongkar pelanggaran HAM. Dengan percaya diri, pada 1996 pemimpin LEMASA menolak dana 1 persen dari Freeport berdasarkan prinsip-prinsip mendasar tentang hak-hak Amungme dan Kamoro. Sang Torei Negel Tom Beanal waktu itu menuntut Freeport atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di pengadilan Lousiana AS. Freeport dipaksa untuk mengakui kekuatan Amungme. Artinya, LEMASA sudah pernah membuat Amungme diakui dan dihargai. Sudah mengembalikan Amungme sebagai salah satu tuan di tanah sendiri.
Tapi LEMASA sebagai alat perjuangan meredup sejak akhir 1998 ketika Benny disibukkan proyek-proyek dari Freeport. Juga ketika Tom menerima posisi sebagai komisaris Freeport dan aktif sebagai Wakil Ketua Presidium Dewan Papua (PDP). Tidak hanya Benny dan Tom yang meninggalkan LEMASA, tetapi yang lain kemudian aktif mengelola dana kemitraan 1 persen dari Freeport di bawah payung Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI) pimpinan Meno Yopi Kilangin... Sebagian besar Amungme lalu lupa bahwa LEMASA adalah akar kekuatan yang harus dijaga dan ditumbuhkan...
LEMASA stagnan sejak kepemimpinan Paulus Kanongopme. Fungsi utama LEMASA sebagai representasi Amungme dan pelayan masyarakat Amungme dalam penyelesaian konflik tidak ada lagi. Paulus tidak memperhatikan kegiatan lembaga dan lebih sering berada di luar untuk urusan di luar lembaga. LEMASA pun ambruk pelan-pelan. Pada masa itu saya mencoba mengingatkan para tokoh muda Amungme untuk segera membuat Musdat baru mengatasi hal ini, tapi tidak ada tindak lanjut. Sejak 2004, setelah Paulus meninggal, LEMASA dikelola sementara oleh beberapa Amungme dan memang tidak ada perbaikan. Direktur LEMASA definitif harus menunggu Musyawarah Adat (Musdat).
Singkat cerita, pada Februari 2007 diselenggarakan Musdat LEMASA dengan biaya yang rencananya Rp 1 milyar dan membengkak Rp 1,5 milyar. Pada forum ini Amungme Naisorei (Dewan Adat Amungme) memilih direktur baru LEMASA Yan Onawame, yang merupakan pensiunan PNS Kehutanan. Dia tidak punya banyak catatan dalam perjuangan LEMASA sebelumnya. Pada masa ini dana untuk LEMASA berlimpah, sekitar Rp 4 milyar dari LPMAK dan Pemkab Mimika. Tetapi dana itu menjadi jebakan sosial. Kegiatan kelembagaan yang substansial tidak jalan. Para pengurusnya hanya sibuk dengan alokasi uang. Diperkirakan untuk honorarium diperlukan Rp 1,8 milyar per tahun dan yang lainnya digunakan secara tidak produktif bagi lembaga. Yan juga belakangan dituduh menggelapkan bantuan Rp 2 milyar dari pemerintah.
Selanjutnya, cerita LEMASA kini dipenuhi dengan konflik internal. Yan Onawame dan pengurus di bawahnya dipecat oleh Torei Negel Tom Beanal. Alasan pemecatan intinya mengatakan bahwa Yan dianggap gagal sebagai direktur. Tom menunjuk pengurus baru sementara untuk selamatkan LEMASA. Di pihak Tom dkk dan wartawan bisa bertemu tapi entah dimana. Merasa disingkarkan oleh Tom, Yan menuntut balik sebesar Rp 1 trilyun. Sudah dapat diduga bahwa akan ada kejadian-kejadian lain yang memalukan Amungme.
Sekarang ini, jangan harap lagi LEMASA mampu melayani Amungme dan menjalankan fungsi seperti pada masa 1994-1998. Sejak 1999, peran LEMASA dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Mimika hampir nol. Pemimpin Amungme selevel Tom Beanal dan Yopi Kilangin tidak akan muncul lagi jika arena kepemimpinan seperti LEMASA tidak berfungsi lagi. Tidak akan ada lagi orang Amungme yang mampu secara berwibawa berbicara dan bertindak atas nama masyarakat adat Amungme. Tidak ada lagi orang Me, Jawa, atau Bugis yang mengadu kepada LEMASA karena tanahnya diserobot oleh orang Dani, Me, atau yang lainnya.
Tidak ada lagi arena bagi orang Amungme untuk datang dan berkumpul bercerita sambil belajar, mengklarifikasi rumor, serta rumah bagi siapa saja yang ingin dilindungi hak-haknya berdasarkan adat. Tidak ada lagi Amungme yang kuat dan membuat orang-orang lain menganggukkan kepalanya... Atau masih ada generasi muda?Amungme tidak lagi mampu berbicara dengan berwibawa di Amungsa. Siapa pemimpin Amungme yang sekarang sudah hidup ‘makmur’ mampu dan mau menyadari situasi ini dan berjuang untuk mengatasinya?
akan tetapi sekarang di perjual belikan tanah adat,& tata pelaksanaan tradisi budaya adat amungme sehingga banyak terjadi konflik sepanjang tahun,,
 lemahan lembaga tersebut maka tanah amungsa hancur total.
jadi sekarang jadi pertanyaan saya adalah
1.Apakah peran dan fungsi LEMASA semenjak berdirinya Lembaga tersebut??
2.Sudah sejauhmana penerapan supermasi hukum adat amungme yang diteterapkan di timika melalui LEMASA dalam batas wilayah pembagian tanah Amungsa??
3.Apakah hukum pemerintah sudah intekrasikan dengan Hukum adat melalui LEMASA U/mengatur konflik masyakarat dan sertivikasi tanah adat Amungsa