SUPORT FOR WEST PAPUA
30 May 2013 | 13:16
gambar : zonadamai@wordpress.com
a. Artikel
Arkilaus Baho di Kompasiana, Rabu (29/5/2013) berjudul “Zona Dagang Pasifik Peluang Bagi
Papua Merdeka?” menarik untuk diulas.
Saya tertarik pada ulasan tajamnya tentang dukungan Cina terhadap MSG
(Melanesian Spearhead Group). Sebuah forum yang menghimpun bangsa-bangsa
Melanesia dalam satu kesatuan ekonomi yang terintegrasi.
MSG saat ini menjadi trend topic di banyak media, khususnya di Papua
Nugini, Vanuatu, Fiji, New Zeland, maupun di media-media lokal Papua. Ini
mengingat dalam pertengahan Juni nanti MSG akan menggelar konferensi di Noumea,
Kaledonia Baru.
Organisasi ini dibentuk tahun 1986, dan hingga kini beranggotakan lima
negara yang masyarakatnya didominasi etnis Melanesia, yaitu Papua Nugini,
Vanuatu, Fiji, Solomon, dan Kaledonia Baru yang diwakili Liberation Front
National Kanak Socialist
(FLNKS). Sementara Indonesia, walaupun memiliki jumlah masyarakat etnis
Melanesia cukup signifikan (NTT, Maluku, dan Papua), namun posisinya dalam MSG
masih berstatus observer.
Salah satu agenda Konferensi MSG Juni mendatang adalah kembali membahas
posisi Indonesia dalam MSG, mengingat para aktivis Papua merdeka telah
mendaftarkan organisasi mereka, yakni WPNCL (West Papua National Coalition for
Liberation) menjadi anggota MSG. Jika permohonan WPNCL diterima, kemungkinan
besar Indonesia akan dikeluarkan dari MSG. Ini pernah terjadi pada Kaledonia
Baru setelah FLNKS diterima menjadi anggota MSG.
Ketua Delegasi RI menyampaikan pandangan RI terhadap KTT Khusus MSG 2012
(Foto: Kompasiana/Komunitas Suva))
Dugaan saya, contoh kasus FLNKS inilah yang menginspirasi para aktivis
Papua merdeka mencari upaya baru bagi ambisi mereka melepaskan Papua dari NKRI.
Maka kesimpulan Arkilaus Baho dalam artikelnya itu sangat benar. Aktivis Papua
merdeka ingin memanfaatkan forum konsolidasi masyarakat serumpun ini sebagai
peluang baru menggapai Papua merdeka, setelah peluang mereka melalui lembaga
PBB mulai tertutup.
b.
Kerjasama Cina dengan MSG
Sebagaimana analisis Arkilaus,
kehadiran MSG setidaknya di Pasific Selatan itu setidaknya telah membuat
konsentrasi APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi
Asia Pasifik) yang cenderung dikendalikan Amerika Serikat menjadi terpecah.
Dan, uniknya, mereka mendapat dukungan kuat dari China, salah satu rival
terkuat AS saat ini.
Apa saja yang telah dilakukan China
di negara-negara anggota MSG? Arkilaus mengutip berita yang dirilis pacific
island Report, bahwa Fiji yang selama ini join dagang dengan
Selandia Baru dan Australia, akan beralih dengan China. Sedang dirancang
perdagangan dua arah dengan nilai sekitar $ US2 miliar. Untuk kepentingan itu,
Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama telah melakukan kunjungan resmi ke
China. Kunjungan itu atas undangan pemimpin China, Cina Xi Jinping.
Dengan Vanuatu, China mengembangkan kerjasama investasi di bidang
perikanan. Sementara dengan PNG, Pemerintah Cina ingin membangun
dan mengup-grade trans darat Wutung-Wewak sepanjang 300 Km, dan
jalan lintas Utara sampai Selatan yaitu dari Merauke (Papua)
menuju Daru (Ibukota Western Province) di PNG dengan imbalan sejumlah
lokasi emas dan gas bumi di PNG maupun Papua.
c.
Temuan Cadangan Energi dan Mineral di Perbatasan
RI-PNG
Peta dagang dan politik China di
kawasan Melanesia yang kian kuat ini patut membuat Amerika dan Australia
khawatir. Amerika dengan PT. Freeport yang jauh lebih dulu menanamkan
investasinya di pertambangan emas dan tembaga di Papua tentu sedikit terusik
dengan geliat China di wilayah perbatasan RI-PNG itu. Apalagi kompensasi yang
diharapkan Cina adalah lokasi tambang emas dan gas bumi.
China juga akan berhadapan dengan
PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang salah seorang komisarisnya adalah salah seorang
Staf Khusus Presiden RI, Velix Wanggai. PT ANTAM saat ini sedang mengekslporasi
emas dan thorium di pegunungan Tengah Papua, tepatnya di kawasan Kabupaten
Yahukimo. Wilayah ini diketahui memiliki cadangan emas dan batu bara bahkan
Thorium yang cukup besar.
Arkilaus Baho dalam artikelnya itu
mengutip pernyataan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin
Sihite, bahwa di perbatasan antara Papua dan Papua Nugini menyimpan potensi
energi dan mineral yang sangat besar dan belum tergarap. “Kalau cadangan PT
Freeport Indonesia mencapai 2,5 miliar ton, maka di perbatasan bisa lebih dari
itu,” kata dia.
Penemuan
cadangan energi dan mineral tersebut membuka tabir sejarah baru dalam hubungan
dagang dan peta politik internasional di Papua dan sekitarnya. Ini makin
diakselerasi oleh pendirian MSG (Melanesian Spearhead Group). Dengan demikian,
kerangka politik kawasan kian mengarah pada hubungan dagang di kawasan ini.
Tulis Arkilaus.
d.
China-MSG-Papua Merdeka
Tidaklah terlalu sulit membaca geliat China di kawasan Pasifik Selatan.
Pintu masuk bagi China untuk mendapatkan kompensasi tambang emas, tembaga,
batubara di wilayah perbatasan di perbatasan PNG-RI adalah melalui MSG.
Kendalanya adalah bagaimana memasuki Papua karena sudah ada Freeport di sana
dan kini ada pendatang baru, yaitu PT. ANTAM.
Entah sudah ada campur tangan China atau belum, namun langkah para
aktivis Papua merdeka mendaftarkan West Papua National Coalition for Liberation
(WPNCL) menjadi anggota MSG dapat menjadi peluang bagi China untuk memasuki
Papua. Karena bagaimanapun juga, WPNCL sudah mendapatkan dukungan dari
negara-negara anggota MSG serta dukungan dari banyak tokoh Papau merdeka di
Papua yang selama ini terpecah-pecah dalam berbagai kelompok.
Dengan dukungan itu, apalagi jika sudah mendapatkan pengakuan sebagai
anggota penuh MSG, WPNCL akan memiliki kedudukan politik yang kuat di Papua.
Kendati misi WPNCL adalah Papua merdeka, namun dengan status barunya itu, WPNCL
bisa memiliki bargaining position untuk membolehkan atau menolak investor asing
yang alan masuk ke Tanah Papua.
Yang patut dikhawatirkan, jika China akhirnya mendapatkan hak
mengeksploitasi sumber daya alam (tambang emas dan tembaga) di perbatasan
PNG-RI tersebut, maka demi kelangsungan usahanya, China harus mendukung misi
WPNCL untuk melepaskan Papua dari NKRI. Lagi pula modus ini sudah jamak
terjadi, dimana kepentingan ekonomi sering ‘berselingkuh’ dengan kepentingan
politik.
B.
Zona Dagang Pasifik Peluang Bagi Papua Merdeka?
a.
Jadi,
upaya pemerintah Indonesia dalam meredam kampanye OPM di luar negeri, terutama
yang bersinggungan dengan blok blok ekonomi dunia, bukan hanya soal keutuhan
NKRI, tetapi juga menyelamatkan kepentingan ekonomi AS di kawasan Papua dan
sekitarnya.
Kemajuan konsolidasi negara negara
pasifik pada sektor ekonomi kemudian melirik Papua Barat sebagai satu wilayah
kesatuan Melanesia (rumpun) menjawab tabir sejauh mana peluang bagi kemerdekaan
Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan aktivitas MSG yang keanggotaanya dari negara
sekitar Melanesia raya, kini jadi menarik dengan dimasukkan provinsi Papua dan
Papua Barat yang kini bagian dari negara RI sebagai anggota Melanesian
Spearhead Group. Permasalahan ini sudah saya tuangkan pada tulisan berjudul; Tambang Raksasa, Zona
Dagang Pasifik Dan Status Politik Papua, yang di lansir oleh situs berdikari online.
Geliat APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja
Sama Ekonomi Asia Pasifik), yang cenderung di kendalikan Amerika Serikat, kini
sedikit terpecah dengan keputusan sebagian anggotanya untuk membuat forum lebih
speksifik, yakni MSG (Melanesian Spearhead Group). Alainsi ini menghimpun
bangsa-bangsa melanesia menjadi satu kesatuan ekonomi yang terintegrasi. Dan,
uniknya, mereka mendapat dukungan kuat dari China, salah satu rival terkuat AS
saat ini.
Saat ini, MSG mendapat perhatian serius dari Amerika maupun
Indonesia sendiri. Pasca pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris, salah satu
perhatian dunia saat ini tertuju pada konsolidasi serumpun ini. AS dan
Australia tentu tidak ingin MSG berada di bawah kontrol China. Sementara
Indonesia, yang notabene ekor AS dan Australia, tentu juga akan didorong untuk
ambil bagian dalam forum ini dan mendepak keluar China.
Tentu saja, supaya Indonesia bisa menjadi alat efektif,
kampanye Papua Merdeka di luar negeri harus diredam. Aktivitas kampanye tokoh
Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, harus dibatasi. Untuk itu,
Menkopolhukam Djoko Suyanto telah melakukan lobi kemana-mana untuk meredam
kampanye itu.
“Upaya selalu ada, ke
negara-negara MSG (Melanesian Spearhead Group) ada. Duta besar Australia, New
Zealand, utusan menlu ke Fiji. Kemarin secara pendalaman meyakinkan forum MSG,
lalu ke Oxford, jadi tidak lepas tangan,” kata Djoko Suyanto, Selasa
(21/5/2013).
Poros dagang dan politik pasifik-Cina kian meningkat.
Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama telah melakukan kunjungan resmi ke
China. Kunjungan itu atas undangan pemimpin China, Cina Xi Jinping. Pertemuan pada
kunjungan ini menggarisbawahi kebijakan luar negeri yang kuat di antara Pasifik
dan Cina baik dari segi politik maupun Ekonom. Fokus pada peluang baru di luar
mitra regional.
Seperti dilansir pacific island Report, Mr Bainimarama mengatakan dia
ingin pindah hubungan dagang dari Fiji yang selama ini join dengan Selandia
Baru dan Australia, dan kini lebih masif dengan China.Selain itu, Kementerian
Luar Negeri China telah mengkonfirmasi bahwa Mr Bainimarama akan menghadiri
China International Fair
(CIFTIS), Perdagangan Jasa dan Global Services Forum - Bejing Summit. Kunjungan
itu dilakukan karena Beijing terus memperluas kepentingan komersial di wilayah
Pasifik, dengan perdagangan dua arah sekitar $ US2 miliar.
Papua Nugini dan Selandia Baru adalah rival dari Australia,
sedangkan peluang dari Fiji untuk melakukan perubahan di pacific dengan
ekspansi menuju Cina, peta dagang kawasan Melanesia kian kuat dengan hadirnya
Cina yang selama ini menjadi saingan bagi Amerika Serikat.
b. Tambang Raksasa Papua Barat
Papua bagian barat merupakan satu paket eksploitatif yang
sejak awal sudah di patok dunia. Merupakan satu incaran bagi peningkatan zona
dagang pasifik. Amerika dengan kekuasaan PT. Freeport-nya telah menguasai dua
miliar lebih cadangan emas dan batu bara di pegunungan Papua. Terakhir, mereka
melakukan ekspansi dilakukan ke arah kabupaten Nabire dan Paniai bahkan puncak
Jaya.
Sedangkan cadangan terbesar yang
kini dieksplorasi oleh PT. Antam, bila total keseluruhan, luasnya mencapai
puncak Trikora di Jayawijaya, Puncak Gunung Juliana dan sebagian kabupaten
puncak Jaya. Eksploitasi sendiri dipusakan di daerah perbatasan RI-PNG.
Dengan demikian, ada aroma persaingan antara Freeport dan
PT. Antam di satu sisi, dan juga ada persaingan kepentingan antara
kekuatan-kekuatan imperialis, termasuk AS, dengan kekuatan ekonomi lain yang
sedang mengelompok dalam MSG.
Tambang Emas dan thorium yang kini di eksplorasi oleh PT. ANTAM
di pegunungan Tengah Papua, tepatnya di kawasan Kabupaten Yahukimo, diklaim
memiliki cadangan emas dan batu bara bahkan Thorium yang cukup besar.
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite
mengungkapkan, perbatasan antara Papua dan Papua Nugini menyimpan potensi
energi dan mineral yang sangat besar dan belum tergarap. “Kalau cadangan PT
Freeport Indonesia mencapai 2,5 miliar ton, maka di perbatasan bisa lebih dari
itu,” kata dia.
Hanya saja, kata dia, kendala infrastruktur menjadi penghambat
bagi korporasi yang berniat menggarap potensi energi dan mineral tersebut.
“Contohlah Freeport dulu eksplorasinya itu pakai helikopter. Jadi selama
infrastruktur kita belum ada di sana jadi susah, soalnya tambang itu mengangkut
alat beratnya susah itu,” kata Thamrin.
Penemuan cadangan energi dan
mineral tersebut membuka tabir sejarah baru dalam hubungan dagang dan peta
politik internasional di Papua dan sekitarnya. Ini makin diakselerasi oleh
pendirian MSG (Melanesian Spearhead Group). Dengan demikian, kerangka politik
kawasan kian mengarah pada hubungan dagang di kawasan ini.
PT. Aneka Tambang (ANTAM), yang salah satu komisarisnya
adalah Velix Wanggai, salah seorang staff khusus Presiden SBY, tengah
mengeksplorasi emas dan tembaga di kawasan tersebut. Tetapi eksplorasi tersebut
terkendala oleh jalur transportasi.
Namun, dengan adanya campur tangan pemerintah pusat melalui
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),
kendala itu bisa akan segera diatasi. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan
Papua Barat (UP4B) sendiri telah memberi rekomendasi pembangunan sejumlah ruas
jalan trans Papua demi menghubungkan wilayah di daerah dekat penemuan cadangan
tambang tersebut.
Kekuasaan ekonomi Amerika Serikat pun tak mau ketinggalan untuk
ambil bagian dalam penemuan cadangan baru ini. Perusahaan AS sudah melakukan
lobi untuk terlibat di sana. Namun, pihak Jepang dan China juga tak mau
kehilangan peluang.
Menariknya, Jerman selain mengelontorkan peralatan tempur
kepada Indonesia, perkembangan investasi jerman di Papua masih abu abu. Yang
menjadi keluhan Jerman dana terlalu besar. jadi hanya China yang mampu
tetapi china tidak akan invetasi karena dugaan saya china belum mau kerjasama
dengan Indonesia dan Amerika.
Carbon tax bisnis di seputar Sungai Mamberamo,
melalui LSM Amerika bernama CIA,apakah sudah dibayar Cina ke Amerika kemudian
Amerika turunkan ke Indonesia berupa bantuan apa saja belum jelas tetapi kalau
mau dilihat kemungkinan sudah dibayar karena china menerima protokol kyoto dan
Amerika beserta Australia menolak tetapi menguasai kavling kavling di Papua
Barat.
c. Status Politik Papua Barat Jadi
Kendala!
Dilihat dari semangat dagang kawasan melanesia, salah satu
kendala terbesar MSG memasukkan Papua Barat dalam pengelompokan mereka karena
wilayah paling timur Indonesia itu masih di bawah kekuasaan NKRI.
Indonesia sendiri, yang sekarang menjadi pengikut AS, akan
diposisikan terus menjaga kepentingan ekonomi AS di kawasan tersebut. Indonesia
akan menjadi alat AS untuk mengimbangi posisi China di dalam MSG.
Tarik ulur satus politik Papua
kedalam serikat dagang kawasan (MSG), yang notabene menggantikan kerjasama
APEC- AS, memang cukup merumitkan nasib Papua Barat. Bagaimanapun, upaya
mengupayakan keanggotan Papua Barat masuk menjadi keanggotaan tetap MSG akan
menciptakan konstalasi baru di kawasan Asia Pasifik.
Indonesia sendiri sudah meningkatkan aktivitas militernya di
perbatasan RI-Papua Nugini. Tentu saja, ini semacam penegasan, bahwa Papua
Barat masih di bawah kekuasaan NKRI. Ada dugaan, bahwa peningkatan belanja
militer Indonesia, termasuk pembelian tank Leopard, menjadi bagian dari proyek
tersebut.
Indonesia baru saja berbelanja sebesar 250 juta USD untuk
membeli perlengkapan militer dari Jerman dan Inggris. Ini termasuk 104 biji tank
leopard 2A6, 50 kendaraan lapis baja Marder 1A2, dan 10 leopar untuk fungsi
pendukung.
Selain mengawal Papua dengan kekuatan tempur yang baru
diupgrade, Indonesia juga akan membuka jalur jalur transportasi untuk menerobos
dan menembus semua wilayah Papua, termasuk potensi SDA-nya.
Begitulah, penemuan tambang raksasa di Papua telah memicu
lahirnya persaingan baru antara kekuatan-kekuatan ekonomi, terutama China
melalui MSG di satu pihak dan Indonesia-AS di pihak lain. Ironisnya, dalam
situasi seperti itu, rakyat Papua sebagai pemilik sah kekayaan SDA itu bukan
dalam posisi sebagai pengambil keputusan.
Sebagian orang Papua sendiri dalam kebingungan, apakah
mendukung kelompok MSG ataukah mengikut pada proposal Gubernur Papua,
Lukas Enembe, yang sedang memperjuangkan Otonomi Khusus Plus. Tujuan politik
Enembe dengan konsep otsus plus ini adalah sebuah bentuk afiliasi negara
federal dalam bingkai NKRI. Sayang, poin poin yang di bawa sang gubernur
sebelum menghadap presiden di Istana sudah di cabik-cabik lebih dahulu oleh
pembantu presiden Velix Wanggai.
C.
Cina Ingin Bangun Trans Wutung—Wewak 300 Km
,
wewak
JAYAPURA–Zona
Damai: Pemerintah Cina ingin membangun trans dari Wutung—Wewak
sepanjang 300 Km dan jalan lintas dari Utara sampai
Selatan atau Merauke-Daru (Ibukota Western Province) di Papua New
Guinea (PNG), setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill bertemu dan
membicarakan hubungan antara PNG dan RI.
Demikian disampaikan Special Envoy of Papua New
Guinea Government to Indonesia Ministry of Public Enterprises and State
Invesments Franzalbert JA Joku ketika dikonfirmasi di
Jayapura, Selasa (28/5/2013). Dikatakan Joku, dalam pembicaraan kedua pemimpin
negara tersebut disepakati adanya peningkatan
hubungan antara RI-PNG di tingkat investasi dan perdagangan
secara umum. Tapi ada hal-hal khusus yaitu Cina ingin bangun dan
mengup-grade trans darat Wutung — Wewak sepajang 300 Km
lebih melalui proyek multy years.
“Kepada siapa proyek ini mau dikasih yakni kepada
para kontraktor di Indonesia yang berkedudukan di Jayapura, karena
lebih gampang bisa menyangkau lahan pengembangan jalan itu
dan juga lebih gampang mensuplai bahan bangunan termasuk seperti semen
dan sirtu,” ujar Joku.
Kata dia, Cina juga telah menyepakati
investasi pembangunan trans ingin membangun Wutung—Wewak
sepanjang 300 Km dan jalan lintas dari Utara sampai
Selatan atau Merauke-Daru dengan imbalan sejumlah lokasi emas
dan gas bumi dikembangkan pemerintah Cina.
Joku mengatakan, pembangunan jalan lintas
dari Utara –Selatan mendorong Joint Economic Development
supaya masyarakat PNG dan masyarakat Indonesia yang hidup di
Kabupaten-Kabupaten sepanjang perbatasan ikut menikmati pembangunan
di kedua wilayah tersebut, karena tanpa menghadirkan
infrastruktur jalan sulit membangun daerah perbatasan ini.
“Pembangunan di daerah perbatasan ini sangat
penting karena kesejahteraan masyarakat yang hidup sepanjang
jalan itu dan kesibukan menyekolahkan anaknya dan membangun
dirinya, membangun bisnisnya, hidup ekonominya, sosialnya dan lain-lain,”
katanya.
Dikatakan, beberapa hal sudah dibahas dan
draf perjanjian-perjanjian sudah disiapkan untuk pemerintah
PNG dan pemerintah Indonesia menandatanganinya dalam
kunjungan kenegaraan Piter O’Neill ke Jakarta 17-19 Juni mendatang.
[Bintang Papua]
D.
Tambang Raksasa, Zona Dagang Asia Pasifik dan Status
Politik Papua
a. Berilah kesempatan kepada anak Papua
untuk menatap masa depan yang lebih baik. (Foto:
http://notanostra.com/bola-mata-papua)
Tambang Emas dan thorium yang kini di eksplorasi oleh PT.
ANTAM di pegunungan Tengah Papua, tepatnya di kawasan Kabupaten Yahukimo,
diklaim memiliki cadangan emas dan batu bara bahkan Thorium yang cukup besar.
Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Thamrin Sihite mengungkapkan, perbatasan antara Papua dan Papua Nugini
menyimpan potensi energi dan mineral yang sangat besar dan belum tergarap.
“Kalau cadangan PT Freeport Indonesia mencapai 2,5 miliar ton, maka di
perbatasan bisa lebih dari itu,” kata dia.
Hanya saja, kata dia, kendala infrastruktur menjadi penghambat
bagi korporasi yang berniat menggarap potensi energi dan mineral tersebut.
“Contohlah Freeport dulu eksplorasinya itu pakai helikopter. Jadi selama
infrastruktur kita belum ada di sana jadi susah, soalnya tambang itu mengangkut
alat beratnya susah itu,” kata Thamrin.
Penemuan cadangan energi dan mineral tersebut membuka tabir
sejarah baru dalam hubungan dagang dan peta politik internasional di Papua dan
sekitarnya. Ini makin diakselerasi oleh pendirian MSG (Melanesian Spearhead Group). Dengan demikian, kerangka politik
kawasan kian mengarah pada hubungan dagang di kawasan ini.
PT. Aneka Tambang (ANTAM), yang salah satu komisarisnya
adalah Velix Wanggai, salah seorang staff khusus Presiden SBY, tengah
mengeksplorasi emas dan tembaga di kawasan tersebut. Tetapi eksplorasi tersebut
terkendala oleh jalur transportasi. Namun, dengan adanya campur tangan
pemerintah pusat melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI), kendala itu bisa akan segera diatasi. Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sendiri telah memberi
rekomendasi pembangunan sejumlah ruas jalan trans Papua demi menghubungkan
wilayah di daerah dekat penemuan cadangan tambang tersebut.
Kekuasaan ekonomi Amerika Serikat pun tak mau ketinggalan
untuk ambil bagian dalam penemuan cadangan baru ini. Perusahaan AS sudah
melakukan lobi untuk terlibat di sana. Namun, pihak Jepang dan China juga tak
mau kehilangan peluang.
b. Zona Dagang Pasifik
Geliat APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja
Sama Ekonomi Asia Pasifik), yang cenderung di kendalikan Amerika Serikat, kini
sedikit terpecah dengan keputusan sebagian anggotanya untuk membuat forum lebih
speksifik, yakni MSG (Melanesian
Spearhead Group). Alainsi ini menghimpun bangsa-bangsa melanesia menjadi
satu kesatuan ekonomi yang terintegrasi. Dan, uniknya, mereka mendapat dukungan
kuat dari China, salah satu rival terkuat AS saat ini.
Saat ini, MSG mendapat perhatian serius dari Amerika maupun
Indonesia sendiri. Pasca pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris, salah satu
perhatian dunia saat ini tertuju pada konsolidasi serumpun ini. AS dan
Australia tentu tidak ingin MSG berada di bawah kontrol China. Sementara
Indonesia, yang notabene ekor AS dan Australia, tentu juga akan didorong untuk
ambil bagian dalam forum ini dan mendepak keluar China.
Tentu saja, supaya Indonesia bisa menjadi alat efektif,
kampanye Papua Merdeka di luar negeri harus diredam. Aktivitas kampanye tokoh
Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, harus dibatasi. Untuk itu, Menkopolhukam
Djoko Suyanto telah melakukan lobi kemana-mana untuk meredam kampanye itu.
“Upaya selalu ada, ke negara-negara MSG (Melanesian Spearhead Group) ada. Duta
besar Australia, New Zealand, utusan menlu ke Fiji. Kemarin secara pendalaman
meyakinkan forum MSG, lalu ke Oxford, jadi tidak lepas tangan,” kata Djoko
Suyanto, seperti dikutip oleh http://www.theglobejournal.com, Selasa
(21/5/2013).
Jadi, upaya meredam kampanye OPM di luar negeri, terutama
yang bersinggungan dengan blok blok ekonomi dunia, bukan hanya soal keutuhan
NKRI, tetapi juga menyelamatkan kepentingan ekonomi AS di kawasan Papua dan
sekitarnya.
Papua bagian barat merupakan satu paket eksploitatif yang
sejak awal sudah di patok dunia. Amerika dengan kekuasaan PT. Freeport-nya
telah menguasai dua miliar lebih cadangan emas dan batu bara di pegunungan
Papua. Terakhir, mereka melakukan ekspansi dilakukan ke arah kabupaten Nabire
dan Paniai bahkan puncak Jaya.
Sedangkan cadangan terbesar yang kini dieksplorasi oleh PT.
Antam, bila total keseluruhan, luasnya mencapai puncak Trikora di Jayawijaya,
Puncak Gunung Juliana dan sebagian kabupaten puncak Jaya. Eksploitasi
sendiri dipusakan di daerah perbatasan RI-PNG.
Dengan demikian, ada aroma persaingan antara Freeport dan
PT. Antam di satu sisi, dan juga ada persaingan kepentingan antara
kekuatan-kekuatan imperialis, termasuk AS, dengan kekuatan ekonomi lain yang
sedang mengelompok dalam MSG.
c. Status Politik Papua Barat Jadi
Kendala?
Dilihat dari semangat dagang kawasan melanesia, salah satu
kendala terbesar MSG memasukkan Papua Barat dalam pengelompokan mereka karena
wilayah paling timur Indonesia itu masih di bawah kekuasaan NKRI.
Indonesia sendiri, yang sekarang menjadi pengikut AS, akan
diposisikan terus menjaga kepentingan ekonomi AS di kawasan tersebut. Indonesia
akan menjadi alat AS untuk mengimbangi posisi China di dalam MSG.
Tarik ulur satus politik Papua kedalam serikat dagang
kawasan (MSG), yang notabene menggantikan kerjasama APEC- AS, memang cukup
merumitkan nasib Papua Barat. Bagaimanapun, upaya mengupayakan keanggotan Papua
Barat masuk menjadi keanggotaan tetap MSG akan menciptakan konstalasi baru di
kawasan Asia Pasifik.
Indonesia sendiri sudah meningkatkan aktivitas militernya di
perbatasan RI-Papua Nugini. Tentu saja, ini semacam penegasan, bahwa Papua
Barat masih di bawah kekuasaan NKRI. Ada dugaan, bahwa peningkatan belanja
militer Indonesia, termasuk pembelian tank Leopard, menjadi bagian dari proyek
tersebut.
Seperti diulas oleh Indonesia baru saja berbelanja sebesar
250 juta USD untuk membeli perlengkapan militer dari Jerman dan Inggris. Ini
termasuk 104 biji tank leopard 2A6, 50 kendaraan lapis baja Marder 1A2, dan 10
leopar untuk fungsi pendukung.
Selain mengawal Papua dengan kekuatan tempur yang baru diupgrade, Indonesia juga akan
membuka jalur jalur transportasi untuk menerobos dan menembus semua wilayah
Papua, termasuk potensi SDA-nya.
Begitulah, penemuan tambang raksasa di Papua telah memicu
lahirnya persaingan baru antara kekuatan-kekuatan ekonomi, terutama China
melalui MSG di satu pihak dan Indonesia-AS di pihak lain. Ironisnya, dalam
situasi seperti itu, rakyat Papua sebagai pemilik sah kekayaan SDA itu bukan
dalam posisi sebagai pengambil
keputusan.
Sebagian orang Papua sendiri dalam kebingungan, apakah
mendukung kelompok MSG ataukah mengikut pada proposal Gubernur Papua,
Lukas Enembe, yang sedang memperjuangkan Otonomi Khusus Plus. Tujuan politik Enembe dengan konsep otsus
plus ini adalah sebuah bentuk afiliasi negara federal dalam bingkai NKRI.
Sayang, poin poin yang di bawa sang gubernur sebelum menghadap presiden di
Istana sudah di cabik-cabik lebih dahulu oleh pembantu presiden yang juga asal
Papua.
Sumber Artikel:
1. , penulis adalah penghubung antara pemerintah Indonesia dengan pihak
TPN-OPM dalam upaya mencari jalan bersama penyelesaian masalah Papua Barat.
2.
http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130528/tambang-raksasa-zona-dagang-asia-pasifik-dan-status-politik-papua.html#ixzz2UlzTI8Oo
Follow us: @berdikarionline on Twitter |
Follow us: @berdikarionline on Twitter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar